UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK) Beserta Penjelasannya

Deskripsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai kegiatan, antara lain koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Perubahan tersebut dilakukan karena terdapat ketentuan yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, dinamika kehidupan ketatanegaraan, serta kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui pembentukan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pembentukan undang-undang.