UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN TERBARU | Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Deskripsi

Sebagai negara yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis. Kondisi tersebut menjadikan mobilitas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menetapkan ketentuan mengenai keimigrasian sebagai landasan hukum dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Pada awalnya, ketentuan mengenai keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan bernegara serta adanya perubahan kebutuhan dan paradigma dalam penyelenggaraan keimigrasian, undang-undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disusun sebagai respons terhadap perubahan paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk keluar dari dan masuk kembali ke wilayah Indonesia. Sejalan dengan perubahan tersebut, ketentuan mengenai penangkalan tidak lagi diberlakukan terhadap warga negara Indonesia.