KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Deskripsi

Perkembangan tersebut tentu sangat menggembirakan. Namun, setiap perkembangan selalu diikuti oleh berbagai persoalan dan tantangan. Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis Islam atau syariah perlu dipandu dan diawasi dengan perangkat hukum yang memadai dan komprehensif agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar keberadaan dan operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang memadai untuk mengatur perilaku bisnis yang berlandaskan syariah. Pengaturan tersebut tidak cukup hanya berlandaskan pada doktrin hukum atau fikih, karena fatwa maupun pendapat fikih pada dasarnya tidak memiliki daya ikat atau daya paksa dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bidang hukum keluarga, Indonesia telah memiliki suatu kompilasi yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan aturan dalam bidang hukum perdata Islam. Kompilasi tersebut terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan. Kumpulan hukum tersebut dikenal dengan istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang keberlakuannya didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan demikian, ketika terjadi permasalahan hukum dalam ketiga bidang tersebut, telah tersedia rujukan hukum yang jelas dan memiliki dasar hukum bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara.